SuaraDuniaNusantara.net — Tragedi banjir bandang di Aceh, Sumut, dan Sumbar yang merenggut 744 nyawa pada akhir November 2025 kembali menarik perhatian dunia terhadap kerusakan hutan Indonesia. Deforestasi di Kalimantan, Papua, dan Sulawesi kini dianggap memasuki fase kritis dengan dampak lintas batas.
BNPB mencatat lebih dari 1,1 juta pengungsi dan infrastruktur rusak parah. Para peneliti internasional menilai pola kerusakan Sumatera—hilangnya hutan, rentannya hulu DAS, dan curah hujan ekstrem—dapat terulang di wilayah lain jika tekanan konsesi ekstraktif tak dikendalikan.
Laporan Auriga Nusantara dan Forest Watch Indonesia (FWI) menunjukkan deforestasi nasional meningkat menjadi 257.384 hektare pada 2023. Kalimantan menjadi kontributor utama. Papua kehilangan ratusan ribu hektare hutan sejak 1990. Sulawesi mencatat deforestasi puluhan ribu hektare hanya dalam empat tahun.
Sorotan komunitas global
Aktivitas sawit, tambang emas–nikel, PBPH, hingga Hutan Tanaman Energi (HTE) dianggap memperburuk risiko regional. Peneliti UGM, Hatma Suryatmojo, menjelaskan, “Kerusakan hutanlah yang memperbesar daya rusak banjir bandang,” (3/12/2025).
Direktur WALHI Aceh, Ahmad Solihin, menilai bencana Sumatera sebagai “produk kebijakan yang abai.” Direktur WALHI Sumbar, Andre Bustamar, menegaskan kerusakan bertahun-tahun membuat Sumbar “rentan secara struktural.”
Pemerintah pusat menyebut deforestasi netto menurun. Namun pandangan daerah berbeda. Gus Irawan Pasaribu, anggota DPR RI asal Tapanuli, mengatakan kepada Reuters (2/12/2025): “Jika hutan kami terjaga, bencana ini tidak akan separah ini.”
Para pakar global memperingatkan Indonesia memasuki titik kritis ekologis. Kalimantan, Papua, dan Sulawesi menjadi episentrum baru risiko banjir bandang berskala besar, dengan potensi mengganggu stabilitas ekonomi–sosial kawasan regional. ***
